Analisis Uji Konstitusional Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

  1. Latar Belakang

Dari awal, UU Pornografi telah memunculkan kontroversi sejak masih bernama RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Opini dalam masyarakat terbelah, yang jika disederhanakan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) Kelompok yang mendukung RUU Pornografi; (2) Kelompok yang menentang adanya aturan pornografi dan pornoaksi; dan (3) Kelompok yang mendukung adanya regulasi tentang pornografi tapi menolak aturan seperti yang tercantum dalam RUU maupun UU Pornografi.[1]

Opini masyarakat tersebut kemudian berkembang lebih jauh dan diwujudkan dalam bentuk aksi pengerahan massa, baik itu berupa demonstrasi maupun aksi damai, misalnya melalui pentas seni. Kelompok kedua dan ketiga cenderung bergabung dalam menyuarakan aspirasinya untuk menentang RUU Pornografi. Kelompok ini sebagian besar didukung oleh aktivis HAM, aktivis perempuan, aktivis kebebasan beragama, dll. Sedangkan kelompok yang mendukung RUU Pornografi didominasi oleh kelompok Islam, seperti HTI, FPI, FUI dll.

Dalam proses pembahasannya di DPR, RUU Pornografi juga diwarnai kontroversi. Saat akan disahkan menjadi undang-undang, Fraksi PDIP, Partai Damai Sejahtera, dan dua orang anggota Fraksi Partai Golkar yang berasal dari Bali melakukan walk-out. Namun demikian, RUU ini tetap disahkan oleh DPR dan kemudian ditandatangani oleh presiden.

Mayoritas fraksi di DPR mendukung kehadiran UU Pornografi, antara lain: Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Meskipun dilandaskan pada argumentasi bahwa proses pembuatan UU Porno dilakukan melalui prosedur demokrasi, namun tindakan pemerintah dan DPR tersebut sebenarnya jauh dari nilai demokrasi karena bersifat otoriter, tidak saja dalam proses pembentukannya melainkan juga dalam substansinya. Sejumlah pasal dirumuskan secara serampangan, misalnya yang berkaitan dengan pengertian pornografi yang sangat multi-interpretatif, sehingga penafsirannya dapat melebar ke mana-mana.

    II.            Rumusan Masalah

a.       Apakah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah memenuhi syarat dan layak untuk disahkan serta tidak melanggar konstitusi?

 III.            Analisis Masalah

ANALISIS UJI KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Kita tahu bahwa Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang disahkan pada tahun 2008 telah menuai banyak protes di kalangan masyarakat. Puncaknya pada tahun 2009, diajukanlah keberatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa organisasi yakni Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Yayasan Anand Ashram, LBH APIK Jakarta, dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, yang menilai bahwa undang-undang ini sangatlah menyimpang dan melanggar dari konstitusi, apalagi apabila Rok Mini menjadi larangan seperti kata Bapak Marzuki Alie selaku Ketua DPR RI, seperti yang saya baca di harian Kompas (Kamis, 5 April 2012).[2]

Hemat saya ketika di analisis dalam pengesahan undang-undang ini haruslah dikaji ulang terlebih dahulu karena ada beberapa yang tidak memenuhi kreteria dan melanggar konstitusi serta perlu melihat kondisi masyarat saat ini, walaupun ada yang menyetujui pengesahan Undang-Undang Pornografi ini, tapi saya berkesimpulan bahwa harus adanya revisi ulang terhadap pasal-pasal yang Multitafsir dalam undang-undang tersebut. Seringkali kalangan yang menolak pornografi ini, beragumen bahwa undang-undang ini tidak layak terbit lantaran banyaknya pasal yang multitafsir. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain: (1) Pasal 4 ayat (2) “…tampilan yang mengesankan ketelanjangan”,[3] pasal ini agak sedikit membingungkan dalam mendefinisikan “kesan telanjang”, harus dibuat istilah yang jelas dan terperinci, seperti sejauh mana batasan aurat yang dianggap porno.

Sejumlah pasal dirumuskan secara serampangan, misalnya yang berkaitan dengan pengertian pornografi yang sangat multi-interpretatif, sehingga penafsirannya dapat melebar ke mana-mana. Akibat sifatnya yang sangat multi-interpretatif (multitafsir) itu, setiap orang menjadi begitu gampang tergelincir atau dituduh sebagai pelaku kejahatan pornografi. Cara berpakaian, cara bergerak, hasil karya seni, dunia hiburan, dan adat istiadat, sangat rentan terhadap tuduhan sebagai pelaku kejahatan pornografi. Apalagi ketika kejahatan pornografi diperlakukan seperti layaknya kejahatan narkoba, di mana setiap orang yang menggunakan, mengedarkan (menyebarluaskan), memakai, memproduksi, membiayai, sebagai obyek, bahkan menyimpan (termasuk membawa) adalah pelaku kejahatan.

Kalau saya lihat dari tujuannya, undang-undang tersebut bukanlah untuk melindung perempuan. Sebaliknya, undang-undang ini sangat bertentangan, bahkan mengancam, perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan ketika semangat yang dibangun, meminjam bahasa seorang aktivis feminisme, “Mengekang gerak-gerik perempuan dan membungkus rapat-rapat tubuh perempuan”.[4]

Saya kutip dalam argumentasi Bagus Takwin, munculnya UU Pornografi tidak lain merupakan perwujudan rasa takut terhadap munculnya hasrat seksual yang ditumbulkan oleh lekuk-lekuk tubuh perempuan. Setiap orang dianggap sudah tidak dapat mengendalikan lagi hasrat seksualnya, sehingga diperlukan campur tangan negara untuk mengatasinya, yaitu dengan mengkriminalkan lekuk-lekuk tubuh perempuan dan segala macam aktivitas yang dapat membangkitkan hasrat seksual, serta segala macam yang dianggap melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Akibatnya, telah terjadi over-criminalization dalam UU Pornografi. Rumusan-rumusan dalam UU Pornografi diformat sebagai pasal-pasal “sapu jagat”, dan telah begitu jauh mengekspansi hak-hak privat.

Rumusan-rumusan semacam itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sementara, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Jika tidak ada kepastian hukum, maka ia bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan ”Negara Indonesia adalah negara hukum”.[5]

Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berarti bertentangan pula dengan ide konstitusionalisme yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Ide konstitusionalisme menghendaki adanya supremasi UUD di atas peraturan perundang-undangan lain. Kenyataannya, UU Pornografi tidak menempatkan UUD 1945 sebagai supremasi, bahkan prinsip-prinsipnya secara sengaja telah diabaikan. Selain itu, UU Pornografi juga telah mengabaikan unsur kebersamaan dan kemajemukan, baik dalam proses pembentukannya maupun substansinya.

Di sini, kelompok (yang dianggap) mayoritas lebih diutamakan dan kelompok minoritas diabaikan. Pada titik itu, tidak ada jaminan kebersamaan dalam sebuah bangsa ketika DPR mengesahkan dan Presiden menandatangi UU Pornografi. Penolakan masyarakat Bali, Papua dan Sulawesi Utara, serta NTT dianggap tidak begitu signifikan ketimbang dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Jika demikian, maka kualitas demokrasi di Indonesia patut dipertanyakan kembali. Akan dibawa ke mana negeri ini? Mana yang dijadikan konstitusi, UUD 1945 atau kitab suci?

Dalam kenyataannya ketika saya melihat masyarakat pedesaan khususnya didaerah jl. Bujuk Wangi Des. Sumber Pinang Dus. Alas Pinang Kab. Situbondo tempat saya tinggal penduduknya rata-rata tidak memiliki kamar mandi, sehingga mereka menjadikan sungai sebagai satunya-satunya tempat membersihkan badan. Dengan begitu haruskah mereka terhukum gara-gara melanggar undang-undang karena sudah memamerkan kemolekan tubuhnya ketika mandi disungai?.

Pihak-pihak yang menolak undang-undang ini beralasan termasuk saya sendiri, materi muatan pasal-pasal dan ayat yang di uji materialkan itu mengandung multi interprestasi dan dengan demikian mengandung ketidakpastian hukum, dampak pelaksanaan pasal-pasal dan ayat itu menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek pelarangan dan hukuman, dan dengan demikian mengandung potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun yang memperbincangkan tentang diskriminasi terhadap perempuan, bahwa  ketika perempuan menggunakan daya dan ruang kreativitas melalui ekspresi tubuh, saya contohkan Rok Mini.[6] Padahal, tubuh merupakan ajang ekspresi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan entitas dasar yang merupakan dimiliki oleh setiap individu. Hak perempuan atas otonomi tubuhnya tidak diakui dan tidak dikontrol oleh perempuan sebagai si-pemilik tubuh, namun justru dikontrol oleh negara melalui berbagai kebijakan seperti peraturan-peraturan daerah diskriminatif dan Undang-Undang Pornografi atas nama moralitas dan perlindungan negara terhadap perempuan.

Lagi, tentang ketidakpastian hukum yang dialami perempuan, ada yang berasumsi yakni perempuan korban pornografi mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi berlapis-lapis. Pertama, pada waktu ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan (mungkin ia atau keluarganya terikat hutang) dibujuk atau ditipu daya atau dibohongi. Kedua, pada waktu ia dipaksa melakukan muatan yang mengadung pornografi. Ketiga, pada waktu ia ditangkap dan ditahan, mungkin dilakukan dengan kekerasan. Keempat, pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memahami kondisi perempuan korban pornografi. Selain dampak psikologis, ketidaktahuan perempuan tentang proses hukum, pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialaminya, menyebabkan perempuan korban  sangat lemah dan rentan menghadapi penyelidikan dan penyidikan penegak hukum.[7]

Selain itu undang-undang pornografi dinilai tidak mempertimbangkan keberagaman karena dalam konsiderans termuat jelas moral agama jadi landasan utamanya. Pemuatan ini memicu adanya disintegrasi dan pembuktian pengingkaran atas realitas keberagaman. Undang-undang pornografi juga dianggap telah membawa cacat bawaan sejak dia lahir. Cacat itu tak lain adalah pengingkaran atas realitas kebhinekaan Indonesia. UU Pornografi meski selalu menyebutkan soal kebhinekaan dalam konsiderans ataupun asasnya, ternyata malah berupaya untuk menyeragamkan cara pandang atas moral dan akhlak masyarakat dari suatu perspektif yang sempit, dangkal, dan bersumber dari satu pandangan tertentu.

Penyeragaman pandangan ini terlihat dari salah satu tujuan UU Pornografi, yaitu ”memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”.[8] Terlebih dalam penjelasan umum UU Pornografi dinyatakan, ketentuan yang diatur di antaranya ”menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama” dan ”memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya”. Maksud pengaturan UU Pornografi ini adalah hendak menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu. Padahal, realitas kebhinekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda. Penyeragaman dengan melalui sarana hukum dan memberikan ancaman pidana menunjukkan negara telah berupaya untuk melakukan pemaksaan (coersion) atas suatu pandangan yang berbeda, khususnya dalam cara pandang melihat persoalan ketelanjangan.

Persoalan pengaturan terhadap tubuh oleh negara bahkan potensial menimbulkan akibat yang lebih serius terhadap konsepsi tentang persatuan Indonesia. Merespon disahkannya UU Pornografi, pemerintah dan DPRD Bali, misalnya, sepakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU ini dan menyatakan bahwa UU Pornografi tidak berlaku di Bali. Di samping itu, ancaman separatisme juga sempat diteriakkan oleh masyarakat Papua saat mereka menggelar jumpa pers di Jakarta. Sementara kasus Papua jelas mencerminkan tidak adanya kepekaan dan toleransi pembuat undang-undang dan pemerintah di Jakarta terhadap khazanah kebudayaan masyarakat Papua yang berbeda, terutama dalam kaitannya dengan soal ketelanjangan tubuh manusia.

Tak hanya itu, argumen penolakan kepada undang-undang ini pun diperkuat oleh pernyataan Maria Farida, sebagai salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji materil Undang-Undang Pornografi, yakni ditinjau dari “asas kejelasan rumusan”,[9] terlihat bahwa UU Pornografi tidak mentaati asas tersebut, hal ini dapat tergambarkan dengan pengujian oleh seluruh Pemohon dalam Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUUVII/ 2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo yang dirumuskan sebagai berikut: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”[10]

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum dapat berisi 1) batasan pengertian atau definisi, 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dalam Pedoman Nomor 81 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa ”Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda”.

Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, para Pemohon mendalilkan adanya ketidakjelasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan frasa “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.[11] Walaupun Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pihak Terkait yang mendukung berlakunya UU Pornografi menyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak diskriminatif atau mengatur hal-halyang berhubungan dengan agama tertentu, namun rumusan “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” tidak mungkin dapat dipisahkan dengan norma adat dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian penerapan UU Pornografi tersebut akan berlaku secara berbeda-beda dalam masyarakat. Dapatkah setiap orang mempunyai pemahaman seperti ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan adanya lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi yaitu, seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olahraga.

Selain itu, Maria Farida juga mempertentangkan mengenai pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi, yang menjelaskan bahwa pornografi mengatur tentang kesempatan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pencegahan dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan upaya penanggulangannya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang a quo. Walaupun demikian, Maria sependapat dengan para Pemohon yang mengkhawatirkan adanya upaya main hakim sendiri di antara warga masyarakat karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap pengertian “pornografi” di antara mereka. Dengan pengertian “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 terbuka kemungkinan setiap orang menafsirkan sesuai dengan “norma kesusilaan dalam masyarakat” yang diyakininya walaupun mereka tidak berada di tempat yang tepat.

Bahwa terlepas dari uraian di atas, selama ini pengaturan tentang hal-hal yang termasuk dalam kategori “pornografi” sudah dilakukan di beberapa peraturan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi, baik yang termasuk kategori kejahatan maupun yang termasuk kategori pelanggaran. Yang termasuk kategori kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283; sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku Ketiga, Bab VI tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan, yaitu Pasal 532 dan Pasal 533.

Selain pengaturan dalam KUHP, beberapa ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya Pasal 40 -Pasal 44 , Pasal 33 dan Pasal 3; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 78, dan Pasal 88; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat  (1); dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 19 ayat (3).[12]

Dengan begitu banyaknya peraturan yang tersedia di atas, haruskah masih diperlukan UU Pornografi yang mengatur seadanya dan menimbulkan banyak permasalahan dalam rumusan dan implementasinya. Apakah UU Pornografi dibentuk hanya karena Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan dengan istilah “pornografi” tetapi dengan istilah tindak pidana kesusilaan atau pengertian yang berbeda, atau karena implementasi dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak berjalan dengan baik. Dari uraian di atas, Maria berpendapat bahwa walaupun UU Pornografi telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928, tapi efektifitas dalam implementasinya masih perlu dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-pasal dan penjelasannya.

Terlepas dari segala penolakan terhadap undang-undang ini pun masih ada kalangan masyarakat yang sangat menyetujui atas pengesahan undang-undang tersebut. Salah satunya adalah organisasi Aliansi Selamatkan Anak (ASA), yang konsern terhadap perlindungan bagi anak. ASA mengungkapkan fakta yakni pada tahun 2010 Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menerima 454 laporan kasus anak yang sebagian besarnya berupa laporan kejahatan seksual baik terhadap anak maupun dilakukan oleh anak akibat dorongan pornografi. Lebih dari itu, ketika ASA mengunjungi 12 Lapas Anak se-Indonesia dan mendapatkan lebih dari 80% anak-anak yang terpidana akibat kasus pencabulan atas dorongan konsumsi materi pornografi. Sedangkan UU Perlindungan Anak yang disebutkan telah mengatur tentang pornografi anak dianggap belumlah cukup untuk melindungi kepentingan anak. Perlindungan anak terhadap bahaya pornografi harus dilakukan dengan tidak hanya mencegah akses anak terhadap pornografi tetapi juga orang dewasa terhadap pornografi. Pencegahan akses terhadap pornografi meliputi pelarangan produksi, distribusi hingga konsumsi pornografi. UU Perlindungan Anak hanya meliputi sebagian kecil dari upaya pencegahan ini, yaitu pelarangan disertai pemidanaan bagi orang-orang yang mengeksploitasi anak secara seksual. Perlindungan akses anak dari mengkonsumsi pornografi sendiri belum diatur oleh undang-undang ini.

Dunia internasional juga menilai Indonesia belum memiliki hukum yang memadai dalam melindungi anak dari bahaya pornografi. End Child Pornography, Prostitution and Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT), sebuah organisasi internasional yang melakukan advokasi atas kejahatan seksual anak, dalam Global Monitoring Report tahun 2006-nya memberikan dukungan dan rekomendasi masukan atas RUU Pornografi karena hukum Indonesia dianggap belum sesuai dengan definisi internasional tentang pornografi anak dan perlindungan anak dari bahaya pornografi.

Terkait dengan penolakan UU Pornografi ini, berasumsi bahwa undang-undang ini nantinya malah akan mengkriminalkan anak-anak dan perempuan, yang seharusnya mereka dilindungi sebagai korban. Jika yang dimaksudkan selama ini bahwa undang-undang hanya akan menjadikan anak-anak terpidana padahal mereka sesungguhnya adalah korban dari pornografi, maka itu keliru. Jika melihat pengaturan dalam undnag-undang ini, maka kelak orang-orang yang ikut bertanggung jawab dalam mendorong anak-anak yang terpidana akibat materi pronografi akan ikut terjerat. Selama ini hukum tidak mampu secara efektif menjamah orang-orang yang memproduksi dan mendistribusikan pornografi hingga dapat diakses oleh anak-anak yang kemudian melakukan tindak pidana akibat dorongannya. Undang-undang ini akan menjerat orang-orang yang secara ironis mendapatkan keuntungan materil saat masa depan anak-anak tersebut terampas.

Dalam hal mengkriminalkan anak-anak maupun perempuan, maka kembali lagi kepada asas umum dalam hukum pidana bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali ada kesalahan.Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi yang akan diatur dalam undang-undang anak-anak, perempuan, laki-laki, tua muda, dan orang dengan latar SARA manapun hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan yang dirumuskan dalam tiap-tiap pasalnya.

Pada dasarnya landasan filosofis UU Pornografi adalah keinginan untuk meluruskan moralitas bangsa Indonesia di tengah perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dimana Masyarakat Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai budaya tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam persatuan dan kesatuan dengan perbuatan yang tidak bermoral, melanggar etika, tidak sopan, serta tidak menghargai dan menghormati kepentingan umum.[13] Sedangkan pornografi merupakan materi yang merusak moral dan kehidupan berbangsa, ia menjadi penghambat dari cita-cita dasar tujuan NKRI ini. Oleh karena itu, keberadaan UU Pornografi ini memiliki landasan filosofis yang kuat untuk menjadi instrumen dalam mengarah pada tujuan yang dicita-citakan. Selain memiliki dimensi moralitas yang kuat menuju cita-cita negara, undang-undang ini juga kental dengan dimensi perlindungan warga negara karena pornografi tidak hanya memicu terjadinya tindak pidana tetapi juga merusak masyarakat sosial, dan dalam kaitannya dengan anak sebagai penerus generasi bangsa, pornografi mengancam masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlindungan terhadap bahaya pornografi menjadi hak setiap warga negara Indonesia dan hak kolektif bangsa ini. Upaya perlindungan terhadap hak warga negara merupakan materi yang layak untuk diatur dalam undang-undang.

Kelompok yang menolak UU Pornografi pun mengatakan bahwa hal ini dapat membunuh kreativitas para seniman. Jika ditelaah lebih dalam, ternyata kreativitas yang dimaksud oleh kelompok yang menolak lebih diarahkan pada kreativitas penciptaan seni semata-mata (itu pun dengan ukuran-ukuran seni yang tidak jelas), bukan pada kreativitas penciptaan ilmu dan teknologi guna peningkatan kesejahteraan hidup. Kreativitas jelas tidak boleh dilarang, namun perlu diarahkan, jangan sampai merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, sebut saja penciptaan seni yang mengeksploitasi seks dan sensualitas. Lagi pula, jika para seniman hanya bisa tumbuh kreativitasnya ketika karyanya mengesploitasi seks dan sensualitas semata-mata, itu menunjukkan bahwa mereka tidak kreatif alias jumud. Sebab, mereka seolah tidak mampu menghasilkan karya-karya kreatif, kecuali yang mengeksploitasi kepornoan.

Daftar Pustaka

Ø  Kompas, Kamis, 5 April 2012

Ø  Azimah Soebagijo. 2008. Pornografi Dilarang Tapi Dicari. Jakarta: Gema Insani.

Ø  Buku panduan UUD 1945; Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 ttg Pornografi & Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Kedua.

Ø  Departemen Pendidikan Nasional. 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.

Ø  Neng Djubaidah, Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, [Jakarta; Prenada Media, 2003, hal. 137

Ø  D. Schaffmeister, etc (ed) J. E. Sahetapy, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta, 1995, hlm. 27

 

Ø  Republika , 19 September 2008.

Ø  Jawa Pos. Minggu 13 November 2011

Ø  —————. 2009, Pornografi & Pornaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenada Media Grup.

Ø  —————. 2010, Perzinaan; Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indnesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group.

Ø  Maria Farida Indrati memeiliki pendapat yang berbeda. Sebaliknya Mahkamah Konstitusi sepaham dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa ada lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu; seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olah raga.Selengkapnya dapat dilihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

Ø  Hamzah, Andi. 1992, KUHP Dan KUHAP, Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku, Cet. 2, Jakarta: Roneka Cipta.

Ø  Adami Chazawi, 2010. Tindak Pidana Pornografi, Penerbit PMN – ITS Press, Surabaya.

Ø  http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/05/panorama-dialektik-uu-pornografi.

 

Ø  http://www.primaionline.com/berita/politik/tjipta-lesmana-gembira-pembatalan-uupornografi-ditolak-mk.


[2] Kompas, Kamis, 5 April 2012

[3] Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 ttg Pornografi.

[4] Azimah Soebagijo. 2008. Pornografi Dilarang Tapi Dicari. Jakarta: Gema Insani. hal 81

[5] Buku panduan UUD 1945

[6] Kompas, Kamis, 5 April 2012

[7] Republika , 19 September 2008.

[8] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Kedua

[9] Jawa Pos. Minggu 13 November 2011

[10] Maria Farida Indrati memeiliki pendapat yang berbeda. Sebaliknya Mahkamah Konstitusi sepaham dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa ada lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu; seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olah raga.Selengkapnya dapat dilihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

[11] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Kedua

[12] D. Schaffmeister, etc (ed) J. E. Sahetapy, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta, 1995, hlm. 27

[13] Neng Djubaidah, Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, [Jakarta; Prenada Media, 2003, hal. 137

About these ads

Posted on Juli 9, 2012, in Pengetahuan and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Komentarnya Brow...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 30 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: